Jagongan Kebijakan Pertanian Jokowi

Temanggung,Caping. "Jokowi punya janji ketika mengajukan diri dan menjalani kampanye selaku calon presiden. Diantaranya adalah sebagaimana dirumuskan dalam visi dan misi Calon presiden Jokowi seperti yang kita dapatkan saat kampanye pilpres beberapa waktu lalu." Demikian Mujab, Ketua Bidang Pemuda SPPQT ketika mengantarkan jagongan dengan tema kebijakan pertanian Jokowi, di Kaloran, Temanggung, Selasa malam, 30/12. Jagongan itu diikuti perwakilan anggota SPPQT dan membahas kebijakan pertanian Jokowi.
Dari Jagongan itu dirumuskan rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah Jokowi agar kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi benar-benar bisa meningkatkan kedaulatan , kesejahteraan dan keberdayaan petani. Lebih lanjut mujab mengutip visi dan misi jokowi ketika mencalonkan diri menjadi presiden dari kompas.com
Pertama, pengendalian atas impor pangan.  Dalam beberapa kesempatan selama kampanye Pilpres 2014 ini, pasangan yang mengusung calon Presiden dari PDI-Perjuangan itu menyerukan akan memberantas mafia pangan. Selain itu, pasangan No.2 itu juga akan mengeluarkan kebijakan proteksi pertanian pangan, mempercepat implementasi kedaulatan pangan, meningkatkan daya saing pertanian, serta meningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
Kedua, Jokowi-JK juga menyatakan akan menanggulangi kemiskinan pertanian, dan memberikan dukungan terhadap regenerasi petani. Agenda tersebut akan ditempuh dengan langkah antara lain pencanangan 1.000 desa berdaulat benih hingga 2019, pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan transportasi, serta pasar dan kelembagaan pasar secara merata.
Pasangan No.2 juga akan meningkatkan investasi dalam negeri sebesar 15 persen tahun untuk pertanian. Selain itu, agenda aksi tersebut akan dilakukan dengan jalan memberdayaan Penyuluh. Jokowi-JK berjanji akan membangunan Infrastruktur Pertanian, serta mengalokasikan anggaran untuk risert pertanian. Jokowi-JK juga menjamin adanya transparansi tata kelola kebijakan pertanian terutama berupa kebijakan tata niaga hasil pertanian, serta mengedukasi konsumen agar membiasakan membeli hasil pertanian dalam negeri.
Ketiga, implementasi reformasi agraria. Ini akan dilakukan melalui redistribusi aset produktif, dengan cara menyerahkan lahan sebesar 9 juta hektar, meningkatkan ratio kepemilikan lahan dari rata-rata 0,3 hektar menjadi 2 hektar per KK tani, dan ekstensifikasi 1 juta hektar lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.
Jokowi-JK juga menyatakan akan menyelesaiakan perselisihan antara masyarakat adat dengan korporasi dan Pengurangan gradual penyelesaian konflik agraria. Pencegahan konversi lahan subur pertanian untuk kepentingan non pertanian melalui UU Keberlanjutan Lahan Pertanian, juga akan dilakukan.
Keempat, membagun agri-bisnis kerakyatan. Agenda aksi ini dilakukan dengan langkah, membangun pertanian berbasis agro-ekologi untuk pemuliaan dan pemajuan benih dari rakyat, termasuk benih lokal tradisional, pembangunan bank benih rakyat dan plasma nutfah.
Jokowi-JK berkomitmen meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui peremajaan mesin pabrik gula, mengembangkan kewirausahaan individual dan kelompok tani/nelayan/peternak untuk dapat mengelola usaha tani secara lebih efisien dan menguntungkan yang disediakan oleh pemerintah ataupun korporasi.
Pasangan No.2 juga berencana membangun Bank Khusus Pertanian, UMKM dan Koperasi, menguatkan Organisasi Tani, memberikan insentif/subsidi pemerintah kepada petani, nelayan dan peternak. Jaminan stabilitas harga hasil pertanian juga diperhatikan, di samping meningkatkan mutu hasil pertanian dan teknologi pasca panen.
Mereka juga akan melakukan desentralisasi dan diversifikasi pangan untuk stock cadangan pangan nasional, memberdayakan fungsi lembaga urusan logistik, serta meningkatkan fungsi pengawasan dan system pangan terpadu termasuk obat dan makanan baik di Pusat dan Daerah.

Berikut ini rekomendasi dari jagongan kebijakan pertanian Jokowi:

1. Struktur anggaran untuk pertanian di APBN. Usul pertanian masuk di mata anggaran utama.
2. Konsep pertanian Jokowi seperti apa ?
3. Organisasi tani ada diskriminasi akses anggaran di semua level
4. Keberpihakan Negara pada korporasi sangat besar sehingga mematikan petani
5. Proteksi pasar untuk petani pada produksi dan pasca panen
6. Memperjelas definisi petani
7. RA = Akses tanah, saprodi (Akses modal kredit untuk petani), pasar
8. Bulog harus memajukan cara kerjanya yaitu membeli  langsung dari petani.
9. Bentuk komite penyelesaian konflik agraria dari pusat sampai daerah.
10. Perbaikan layanan di sarana produksi pertanian./jb

SHARE