SPPQT Bertemu Menteri Desa Sampaikan Konsep Jamaah Produksi

Menteri Marwan Jafar, berbaju berlengan panjang,
berfoto bersama rombongan dari SPPQT.

Jakarta, Caping. "Perjalanan kelompok jamaah produksi ini akan dimulai dengan dana dari APBD, tetapi kemudian dilanjutkan dengan dana alokasi desa. Prinsipnya semua antusias, karena ini memang hak yang harus dinikmati desa, dan terutama warga miskin." Demikian paparan Bahruddin, Ketua Dewan Pertimbangan SPPQT di Hadapan Marwan Ja'far, Menteri Desa, Pengembangan daerah tertinggal dan Transmigrasi.

Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah bertemu dengan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rabo, 19/11 di kantor kementrian tersebut Jl. Abdul Muis No. 7, Jakarta Pusat. Pertemuan ini di gagas untuk menyampaikan konsep jamaah produksi yang digagas Qaryah Thayyibah untuk mewujudkan desa berdikari.

Hadir bersama rombongan Bahruddin adalah Raymond Toruan, Mantan Redaktur The Jakarta Post yang menjadi Anggota Dewan Pertimbangan SPPQT, Mujab Ketua Bidang Pemuda SPPQT, Luqman Hakim, Handoko dari Remdec, dan Miarso dari Bakorluh Jateng. Rombongan di terima di ruang kerja menteri. Marwan Jafar menemui rombongan bersama 2 orang staffnya.

Lebih lanjut Bahruddin menjelaskan bahwa dari kepala desa dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah sudah menyambut konsep jamaah produksi ini dan menggunakan alokasi ADD untuk menjadi modal dari usaha yang dibangun melalui kelompok jamaah produksi. Tetapi para kades masih menunggu peraturannya.

"Pertanyaannya adalah mereka  [para kepala desa-red] mempertanyakan adakah aturan yang bisa mengesahkan penggunaan dana alokasi desa untuk kelompok jamaah produksi ini? Kita berharap terwujudnya desa berdikari. Sebagaimana dirumuskan Soekarno melalui Trisakti." Demikian Bahruddin menjelaskan.

Dalam tanggapannya Marwan Jafar menjelaskan bahwa pada prinsipnya tidak masalah dengan usulan jamaah produksi. Hal itu disampaikan setelah membaca excecutive summary jamaah produksi yang sodorkan padanya oleh Bahruddin. Tetapi dikatakan bahwa saat ini memang kementrian tersebut baru melakukan penataan kelembagaan sehingga memang masih perlu pembicaraan lagi.

Sebagaimana diketahui bahwa Kementrian Desa merupakan kementrian yang baru setelah sebelumnya hanya Kementrian Daerah Tertinggal. Dengan bertambahnya Desa yang sebelumnya berada di Kementrian Dalam Negeri dan Transmigrasi yang sebelumnya ada di Kementrian Tenaga Kerja maka dibutuhkan penataan kelembagaan agar nanti bisa bekerja dengan baik.

"Nanti bisa kita bicarakan lagi ini setelah penataan kelembagaan selesai," kata Marwan./jb

SHARE