 |
| Foto: M. Fadlil korib |
Salatiga, Caping-- Menanggapi pertanyaan peserta seminar tentang langkah advocasi untuk ketahanan pangan di acara Seminar Ketahanan Pangan, kamis (30/10) di Salatiga, Fadlil, Sekjen Jateng Berdikari, menjelaskan bahwa APBN untuk petani itu minim. Menurutnya, jika APBN untuk pendidikan mencapai 20%, anggaran di APBN untuk pertanian hanya 5%.
Dirinya menambahkan bahwa selama ini APBN dan UU tidak sejalan. "Bunyi UU tidak seimbang dengan konstruksi alokasi APBN," imbuhnya. Dirinya menilai bahwa struktur APBN sejak reformasi tidak pernah lebih dari 5%, bahkan pernah 3%. Dia mengungkap bahwa ketika harga tidak normal, pemerintah tidak berani dan tidak punya kemampuan mencekal.
Selain itu dirinya juga membandingkan peraturan pemerintah dengan Malaysia, Vietnam dan Thailan yang menentukan harga dasar dan harga atas. Menurutnya pemerintah harus duduk bersama dengan organisasi petani untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Dia menambahkan, program pemerintah tidak berkelanjutan, dan dirinya menyerukan untuk diubah. "Selama ini hampir semua program pemerintah hanya piloting," tegasnya. Dirinya menggemukakan bahwa Jateng Berdikari juga sedang mengupayakan agar kelompok tani bisa ngobrol dengan pemerintah. "Kalau ada kekompakan bersama dari negara untuk kedaulatan pangan, saya kira akan ada perubahan," tutupnya. (es)
0 komentar :
Posting Komentar