Dari tarikan kajian sejarah ekonomi politik, neo-liberalisme merupakan reinkarnasi liberalisme ekonomi Adam Smith yang mengajarakan tentang pentingnya persaingan bebas dalam ekonomi. Ekonom Inggris John Maynard Keynes seiring depresi besar pada tahun 1930 sebenarnya telah merevisi sekaligus menyelamatkan kecenderungan ultra-kapitalisme ala Adam Smith ini. Untuk membatasi pasar, John Maynard Keynes mendesakkan pentingnya intervensi negara dalam ekonomi dengan memperkenalkan konsep negara kesejahteraan (welfare state). Invisible hand Adam Smith, inilah yang secara tegas ditolak oleh John Maynard Keynes dengan mengajukan saran intervensi negara di pasar dalam rupa campur tangan ekonomi dan penyelenggara jaminan sosial berupa subsidi-subisidi kepada rakyat. Namun, seiring menguatnya korporasi dan kegagalan kapitalisme oleh negara dari hari ke hari, Keynesianime dikritik karena dianggap justru menghambat kompetisi pasar, inefisiensi, menciptakan ekonomi berbiaya tinggi, distorsi, dan tindakan koruptif.
Momentum Krisis minyak pada tahun 1973 yang menerpa sejumlah besar negara kesejahteraan menjadi titik balik liberalisme Adam Smith. Untuk menyelamatkan krisis Keynesianisme ini, formula ekonomi Smith dalam ekonomi digali, dimodifikasi dan telah diprakarsai penerapannya untuk pertama kali di Inggris melalui Thatcher di Inggris dan Reagan di AS. Masuknya kembali liberalisme dalam bentuk neo-liberalisme yang dikembangkan oleh ekonom gaek seperti Friedrich von Hayek, Milton Friedman, Joseph Stiglitz, Paul Krugman sontak menandai perhentian Keynesianisme sebagai sistem ekonomi politik. Melalui neo-liberalisme jejak langkah campur tangan negara dalam ekonomi kembali dipangkas. Melalui lembaga global/ kartel-kartel berbentuk organisasi perdagangan dunia (WTO), IMF, IGGI, agenda-agenda neo-liberal berhasil didesakkan ke sejumlah negara.
Neo-liberalisme yang berarti kapitalisme sempurna dengan kompetisi bebas yang ditentukan oleh hukum pasar berlandas profit (keuntungan), sampai hari ini menjadi suatu sistem yang diratifikasi pemerintah kita secara turun temurun. Komitmen pemerintah selanjutnya harus mengupayakan resep-resep ekonomi neo-liberal dari waktu ke waktu. Agenda privatisasi sejumlah BUMN, dicabutnya subsidi publik, ketidakmerataan ekonomi, dibukanya kran investasi industri, menjadi sejumlah penanda bagaimana komitmen penerapan neo-liberalisme dalam ekonomi oleh pemerintah.
Jadi, terkait pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah melalui regulasi berupa disahkannya APBN-P (perubahan) 2013 membuktikan semakin habisnya porsi yang dimainkan negara dalam kehidupan ekonomi politik sehari-hari. Mayoritas rakyat yang sudah hidup miskin dan compang-camping dipaksa untuk telanjang menghadapi kompetisi pasar yang dikuasai oleh aktor-aktor kuat berupa korporasi nasional dan transnasional yang siap menerkamnya menjadi korban-korban empuk penghisapan mode kapitalistik.
Pencabutan subsidi BBM juga berarti tidak adanya stimulus ekonomi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kecil. Pemiskinan rakyat akan dilihat negara sebagai sebuah kegagalan atau pemakluman sehingga dibiarkan tak tertolong. Sementara, bagi besar baik Trans Nasional (TNC) mupun Multi Nasional (MNC) pencabutan subsidi menambah ruang gerak ekspansi modal asing karena secara permodalan mereka memiliki kelebihan dibandingkan korporasi lokal atau industri-industri kecil menengah negara berkembang. Lebih jauh, neo-liberalisme dengan kemenangan korporasi besar menemukan rasionalisasinya terlepas dari hadirnya intrik struktural yang memang diadaptasikan untuk memenangkan penguasa pasar dalam kompetisi bebas semacam ini.
Masa Depan Rakyat?
Sebenarnya pada waktu-waktu ini ideologi neo-liberal sendiri telah mengalami kebangkrutan akibat kontradiksi-kontradiksi internal berupa inefektivitas pasar yang menyebabkan berlangsungnya krisis overproduksi, kompetisi antar korporasi yang memacu setiap usaha untuk berkecenderungan mengalami penurunan dalam perolehan keuntungan/ laba. Seperti yang dapat dilihat di AS, Inggris, Italia, Yunani, Prancis Turki dan terakhir di Brazil berbagai gejolak perlawanan rakyat muncul sebagai dampak situasi kesulitan ekonomi akibat kegagalan pasar. Seperti yang sudah dikritik oleh Keynes, apa yang dipercayai Smith dalam wealth of nations-nya sebagai invisible hand adalah mitos saja.
Kembali ke situasi kita, kenaikan harga BBM akan memicu peningkatan harga-harga bahan pokok. Kondisi ini sering disebut inflasi yakni manakala nilai tukar uang tidak sebanding dengan harga barang. Sementara itu, dalam keadaan ekonomi mayoritas yang kesulitan secara ekonomi, inflasi yang secara terus-terusan akan menimbulkan reaksi-reaksi perlawanan dan resistensi, yakni manakala batas daya subsistensi dari rakyat sudah terakumulasi. Sementara itu, kebohongan-kebohongan media televisi dan koran-koran akan terbongkar sebab menabrak situasi riil kesulitan ekonomi rakyat sehari-hari.
Akhirul kata, neo-liberalisme dan kenaikan BBM adalah saling terkait, ibaratnya induk dan anak. Pencabutan BBM harus dihentikan sebagai penolakan kita atas neo-liberalisme yang menghisap dan akan menggurita mencengkeram leher-leher kaum miskin sepanjang masih diadopsi. Ke depan, perjuangan akan panjang, karena rakyat harus semakin sadar dan tahu diri, bahwa yang lalim harus diingatkan meskipun pencuri itu dijaga state apparatus.
Mari bergabung, bergandeng tangan ke jalan!
Gerakan Salatiga Bersatoe
0 komentar :
Posting Komentar