Kunjungan Bappeda Tanjung Jabung Barat ke SPPQT

Salatiga, Caping. SPPQT menerima kunjungan dari Bappeda Tanjung Jabung Barat, Rabo siang 27/8. Kunjungan itu terdiri dari Kepala Bappeda dan didampingi 4 kepala bidang. Kunjungan ke SPPQT ini merupakan rangkaian kunjungan ke Jawa Tengah dan DIY. Tanjung Jabung Barat sendiri merupakan kabupaten hasil pemekaran yang dilakukan di tahun 2009. Ibukota Kabupaten ini bisa ditempuh sekitar 2 jam dari Bandara Jambi.

Dalam kunjungan ini terungkap bahwa Bappeda Tanjung Jabung Barat berkeinginan agar program-program pembangunan di daerah tersebut bisa sesuai sasaran, rakyat miskin terangkat kehidupannya dan terbangun kemandirian di masyarakat. Kepala Bappeda menuturkan bahwa dana pembangunan yang tersedia cukup banyak. Akan tetapi ketersediaan dana itu tidak serta merta bisa meningkatkan kehidupan masyarakat. Dengan datang ke SPPQT ini diharapkan ada pembelajaran tentang bagaimana meningkatkan SDM pertanian di sana, memberdayakan masyarakat dan membangun semangat untuk maju dan berkembang. Selain itu diharapkan ada semangat kemandirian.

Dari paparan awal yang disampaikan terlihat bahwa postur dan struktur APBD Tanjung Jabung Barat memiliki anggaran pembangunan cukup besar yaitu sekitar 68%. Bahkan, masih menurut Kepala Bappeda, Bupati mewacanakan anggaran pembangunan sampai 70 atau 80%. Hal ini karena jumlah anggaran memang besar, tetapi jumlah penduduknya yang miskin juga banyak. Ditambahkan bahwa 60% penduduk Tanjung Jabung Barat adalah petani.

Ruth MS, Ketua Umum SPPQT dalam paparan sambutannya menyampaikan bahwa inti dari gerakan Spp Qaryah Thayyibah adalah memperkuat ruang produksi, ekonomi dan sosial politik petani, secara khusus adalah buruh tani, petani pengarap dan petani kecil. Hal ini kami kerjakan dengan kegiatan utama organisasi adalah pendidikan, pengorganisasian dengan membangun organisasi yang solid utamanya dilevel dusun dan desa.

Pengorganisasian yang dimaksud juga mencakup pengorganisasian produksi dan ekonomi melalui koperasi pertanian. Pengorganisasian produksi hendaknya diletakkan untuk memperkuat petani supaya berdaulat dalam mengembangkan produksinya. Berdaulat dalam hal tanah, benih, pupuk dan obat-obatan. Koperasi pertanian dibangun untuk mengatasi utamanya pemasaran hasil-hasil pertanian sehingga petani memiliki posisi tawar yang meningkat atas harga produk yang mereka hasilkan.

Kerja-kerja politik petani utamanya diarahkan untuk menekan pemerintah agar memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan dasar petani dalam hal tanah, benih, pupuk, obat-obatan dan pasar. Dalam bentuk yang lain kegiatan politik juga bisa dalam bentuk kampanye untuk memperluas model pemberkuasaan rakyat ini kepada pihak negara.

Dalam kesempatan itu Faisol, Sekjen SPPQT, mamaparkan beberapa hal terkait kelembagaan SPPQT termasuk beberapa hal yang telah dikerjakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Faisol memaparkan peran SPPQT dalam membangun mikrohidro, sumur resapan, dan pengembangan lembaga ekonomi di SPPQT. Faisol juga memaparkan hasil SPPQT melakukan pendampingan masyarakat Boven Digul, Papua, dan asistensi  yang dilakukan SPPQT terhadap masyarakat tani di Timor Leste./jb

SHARE