Gedung KPK |
Hal ini menimbulkan dukungan luas dan mendalam dari rakyat yang selama ini mengerti dan memimpikan Indonesia terbebas dari korupsi. Berbagai peristiwa yang mengindikasikan pelemahan KPK cenderung makin masif dan seakan mengarah pada target pembubaran KPK. Maka tidak mengherankan ketika dukungan terhadap KPK semakin hari semakin banyak. Dukungan datang dari sejumlah tokoh agama. Hal ini sebagaimana dilaporkan dari situs KPK senin 19/1.
Sejumlah tokoh lintas agama mendatangi Gedung KPK, Jakarta untuk memberikan dukungan moril terkait penanganan kasus Komjen BG, Senin siang (19/1). Para perwakilan tersebut, diterima langsung oleh tiga Komisioner KPK, yakni Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Zulkarnain.
Abraham mengungkapkan, kedatangan ini merupakan dukungan yang sangat berarti bagi KPK. “Dukungan moril penting agar KPK tetap berada pada koridor yang benar,” katanya.
Salah seorang perwakilan, Khatib Suriah PBNU Abdul Malik Madani berharap, dukungan ini bisa menguatkan KPK dalam mengemban “tugas sucinya” memerangi korupsi. "Tokoh lintas agama ada di belakang KPK secara lahir dan batin. Sepanjang yang dilakukan KPK benar dan mampu membuktikan diri bebas dari politik,” tegasnya.
Para tokoh, kata Abdul Malik berharap, publik tidak berprasangka negatif atau menuduh bahwa penetapan tersangka di KPK, memiliki kepentingan politik. “Karena itu, kami berharap KPK segera membuktikannya di pengadilan,” katanya.
Selain Abdul Malik, sejumlah tokoh berbagai agama yang hadir turut memberikan dukungan antara lain Syafi'i Ma'arif, KH Shalahudin Wahid, KH Malik Madani, KH Masdar F Mas'udi. Ada pula Romo Frans Magnis Suseno, Romo Edy Purwanto, Pendeta Andreas A Yewangoe, Pendeta Henriette Hutabarat Lebang, Pdt Gomar Gultom. Selain itu ada pula Nyoman Udayana, Rumadi Ahmad, dan Pendeta Albertus Patty.
Selain itu, Abdul juga berharap, institusi Kepolisian RI juga turut membantu KPK dalam mencegah penindakan kasus korupsi di lingkungan internalnya. “Dalam kasus ini, Polri diharapkan bekerja sama untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada KPK,” katanya.
Sementara itu, menurut Hendriete Lebang, pejabat publik semestinya bersih dari korupsi. Oleh sebab itu, pemerintah dalam mengajukan calon Kapolri mestinya melibatkan KPK. "PGI mendukung KPK untuk menyatakan apa yang benar menurut keadilan," ujarnya.
Sebagaimana diketahui beberapa dari tokoh agama di atas kini menjadi TIM sembilan untuk menyelesaikan konflik KPKvs polri. Syafiie Maarif menjadi ketua Tim 9 menyelesaikan perselisihan KPK vs Polri. Kini serangan juga sudah mengarah pada tim 9 ini. Hal ini sebagaimana diungkapkan ketua tim, Syafiie Maarif. Namun beliau tidak mempermasalahkan walau kabar itu benar. "Kalau rakyat yang menyadap, silakan, siapa takut," katanya di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Ahad, 1 Februari 2015 sebagaiman dilaporkan Tempo./jb
Sumber: situs KPK, Tempo
0 komentar :
Posting Komentar